PEMDA SUMBA BARAT BANGUN KERJASAMA DENGAN DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Waikabubak _ Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat membangun kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Sumba Barat.

Kegiatan yang dilakukan secara daring tersebut dihadiri oleh Bupati Sumba Barat Yohanis Dade, SH, Sekretaris Daerah Yermia Ndapa Doda, S.Sos, para Asisten, dan para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait, lingkup Pemda Sumba Barat bertempat di Ruang Rapat Bupati Sumba Barat. (Selasa, 22/08/23)

Adapun pihak-pihak yang menandatangani PKS tersebut yaitu :

1. IHSAN PRIYAWIBAWA : Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. SANDY FIRDAUS : Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. YOHANIS DADE : Bupati Sumba Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengoptimalkan pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan masing-masing PIHAK dalam bentuk kegiatan bersama sebagai bagian dari proses teknis administrasi perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sedangkan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan serta data perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengoptimalkan penyampaian data IKD dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional;
3. mengoptimalkan pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama;
4. mengoptimalkan pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Perpajakan;
5. meningkatkan pendampingan dan dukungan kapasitas kepada PARA PIHAK di bidang Perpajakan; dan
6. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia PARA PIHAK di bidang Perpajakan.

Demikian Siaran Pers Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat.