BAPENDA SUMBA BARAT MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI PENCEGAHAN KORUPSI YANG DIADAKAN OLEH KPK

Waikabubak – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi pada hari Selasa (28/5). Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Fernadez, Kantor Gubernur NTT dan diikuti oleh seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi NTT yang terdiri dari Kepala daerah, Sekretaris daerah, Inspektur, Kepala Badan Pendapatan Daerah, kepala badan keuangan dan asset serta para admin MCP kabupaten/kota. Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT Dra. Bernadetha M. Usboko, M.Si mewakili Penjabat Gubernur Propinsi NTT menyambut baik pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digagas oleh Satuan Tugas Korsupgah Wilayah V Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dan mengharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah se Provinsi NTT dalam pencegahan korupsi. Lebih lanjut Bernadeta mengharapkan agar para peserta rakor dapat mengikuti kegiatan dengan serius dan tuntas guna perbaikan indeks MCP agar lebih baik ke depannya.

Kasatgas Korsupgah Wilayah V KPK RI, Dian Satria dalam paparannya menyampaikan hasil evaluasi KPK terhadap pengisian MCP pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT yang berada dalam wilayah koordinasinya, bahwa rata-rata nilai MCP kabupaten/kota di wilayah NTT masih rendah 48,82 dan berada dibawah  rata-rata pencapaian MCP untuk 4 (empat) wilayah kerja yang ditangani oleh Satgas Korsupgah Wilayah V (NTB, NTT, Papua, dan Papua Barat Daya_red), dan karena itu butuh akselerasi yang lebih baik sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan nilai MCP. Lebih lanjut Dian menekankan pentingnya kerjasama atau kolaborasi antar pihak dalam hal ini legislative dan eksekutif dalam menciptakan iklim berpemerintahan yang sejuk dan mendukung upaya pencegahan korupsi. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan penerimaan dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak daerah.

Dalam kesempatan yang sama, kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat, Woldeman H. Wello, M.Si yang hadir dalam kegiatan dimaksud memberikan apresiasi atas terlaksannya kegiatan dimaksud. Menurut Wolde, dengan asisten dan pendampingan yang terus menerus oleh KPK (dalam hal ini Korsupgah Wilayah V), memberikan motivasi sekaligus terus menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan agar dapat terhindar dari persoalan yang berkaitan dengan korupsi. “kegiatan akselerasi pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK dapat menjadi barometer dan bahan evaluasi bagi pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pencegahan korupsi atas 8 area pencegahan,”paparnya. Untuk kategori kab/kota se NTT, Kab. Sumba Barat berada pada urutan ke 7 dengan nilai MCP 56,22.

Selain diisi dengan pemaparan materi terkait pencegahan korupsi dan evaluasi atas pengisian indeks MCP Tahun 2024, dalam kesempatan kegiatan tersebut juga dilakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi dan SPI.

Demikian siaran pers Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *