Waikabubak, 23 Oktober 2025 — Pemerintah Kabupaten Sumba Barat bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur sukses menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Daratan Sumba di Watuloko Villa & Wedding Hall, Kabupaten Sumba Barat.
Pertemuan strategis ini diikuti oleh lebih dari 200 peserta yang terdiri dari para kepala daerah, pimpinan instansi vertikal, lembaga keuangan, serta perangkat daerah dari empat kabupaten di Pulau Sumba. Tema besar yang diangkat adalah:
“Penguatan Koordinasi Pengendalian Inflasi Antar Daerah Berbasis Platform Digital untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah.”
Sinergi Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan
Dalam sambutannya, Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH, menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi langkah krusial menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat ditengah fluktuasi harga pangan. Pemerintah daerah terus melaksanakan operasi pasar murah, sidak pasar, dan kerja sama lintas daerah, berpedoman pada empat pilar utama pengendalian inflasi: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Kabupaten Sumba Barat mencatat Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebesar 86,6 persen, menjadikannya salah satu kabupaten dengan status “Kabupaten Digital” di NTT. Bupati Yohanis Dade juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah: “Majunya sebuah daerah bergantung pada kemampuan para pemimpinnya untuk bersinergi dan saling memperkuat.”
Transformasi Digital Keuangan Daerah
Sementara itu, Kepala Bapenda Sumba Barat, Woldeman H. Wello, M.Si memaparkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah. untuk mendukung komitmen tersebut, Bapenda Sumba Barat terus melakukan inovasi dan pengembangan layanan berdasarkan hasil evaluasi dan trend kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi. Setelah Simpada by Web dikembangkan di awal Tahun 2023, maka di Tahun 2025 Bapenda kembali meluncurkan inovasi layanan melalui aplikasi SIMPADA berbasis Android. Inovasi ini memudahkan masyarakat atau Wajib Pajak melakukan pembayaran pajaknya termasuk PBB P2 secara digital cukup melalui Hand Phone atau telepon genggam masing-masing tanpa harus datang ke kantor Bapenda atau bank NTT. Program ini menjadi bagian penting dari implementasi TP2DD, sejalan dengan arahan Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam memperluas transaksi non-tunai di daerah. Dalam kesempatan peluncuran Simpada by Android tersebut, dilakukan demo pembayaran PBJT Jasa Makanan dan Minuman oleh WP Rm. Salatiga dan PBB P2 oleh Woldeman sendiri. Demo ini terbilang sukses dan memenuhi target tujuan peluncuran aplikasi Simpada by Android yaitu mudah, cepat, efektif, dan transparan. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaski mulai dari melaporkan sampai bayar dan mendapatkan notofokasi lunas tidak lebih dari 3 menit untuk setiap transaksi yang dilakukan. Peluncuran dan demo ini mendapatkan respons yang positif dari peserta kegiatan, termasuk apresiasi dari Bupati yang hadir serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT.
Pandangan dan Arah Kebijakan Antar Kepala Daerah Sumba
Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, ST, MT menekankan pentingnya sinergi antar kabupaten dalam menjaga pasokan dan distribusi bahan pokok. Ia menyoroti tren deflasi di Sumba Timur sebesar 1,32% (September 2025) yang menunjukkan keberhasilan pengendalian harga melalui operasi pasar murah, urban farming, dan lumbung pangan swadaya.
Bupati Sumba Barat Daya, Ratu N. B. Wulla, ST, menyoroti upaya digitalisasi retribusi pasar dan pajak PBB online, serta gerakan konsumsi pangan lokal di lembaga publik dan swasta. Pemerintahnya juga menggelar Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah untuk menjaga kestabilan harga komoditas strategis.
Wakil Bupati Sumba Tengah memaparkan strategi pengendalian inflasi melalui pemberdayaan ekonomi desa, digitalisasi keuangan, dan peningkatan produksi pangan lokal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dukungan Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi NTT
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adidoyo Prakoso menilai inflasi di Pulau Sumba masih terkendali dibawah rata-rata nasional, namun tetap perlu perhatian terhadap ketahanan pangan karena masih tingginya ketergantungan pada curah hujan dan keterbatasan infrastruktur irigasi. Bank Indonesia mendorong perluasan penggunaan QRIS, e-retribusi, dan sistem pembayaran digital untuk mempercepat inklusi keuangan di wilayah Sumba serta memberikan apresiasi atas langkah inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Hal ini merupakan kemajuan yang positif dalam rangka memperluas kesempatan bertransaski secara digital oleh masyarakat tanpa harus meninggalkan pekerjaannya atau menyisihkan waktu secara khusus.
Sumba Menuju Ekonomi Digital yang Tangguh dan Inklusif
HLM TPID–TP2DD se-Daratan Sumba tahun 2025 menghasilkan komitmen bersama antar kepala daerah antara lain :
- Menguatkan sinergi pengendalian inflasi lintas kabupaten.
- Meningkatkan kemandirian pangan dan efisiensi distribusi antar wilayah.
- Mempercepat digitalisasi sistem keuangan daerah.
- Menyusun Peta Jalan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan mengacu pada RPJMD masing-masing kabupaten.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di Pulau Sumba.
“Sinergi, kolaborasi, dan digitalisasi adalah kunci membangun Sumba yang tangguh menghadapi tantangan global,” tutup Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH.
Demikian siaran pers Bapenda Sumba Barat.