Waikabubak _ Badan Pendapatan Daerah selaku pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan Rapat Evaluasi dalam rangka pembahasan Kinerja serta Realisasi Pendapatan Daerah pada Triwulan pertama Tahun 2023.
Rapat Evaluasi tersebut dipimpin oleh Bupati Sumba Barat yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Imanuel M. Anie, M.Si, diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Sumba Barat. Kamis, (04/05/23).
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan peran semua pihak dalam mengelola pendapatan daerah di Kabupaten Sumba Barat sehingga Pendapatan Daerah berguna untuk membangun daerah yang kita cintai ini”, Ujar Imanuel membuka Rapat tersebut.
Melihat dari potensi Pendapatan Daerah pada Triwulan I yang telah mencapai 37,19%, Imanuel berharap pada semester pertama Tahun 2023 Potensi Pendapatan Daerah mampu mencapai 50%.
“Oleh karena itu, Imanuel meminta kepada para Pimpinan Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat berinovasi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah di Instansinya masing-masing serta mampu mendukung dan mencermati setiap target PAD agar realisasinya mencapai target dan bahkan melebihi target”, harap Imanuel.
Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Woldeman H. Wello, S.Si, M.Si pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kinerja Pendapatan Daerah mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya dimana Realisasi Pendapatan Daerah pada Triwulan I Tahun 2023 mencapai 37,19%.
“Secara keseluruhan Pendapatan Daerah sudah mencapai target namun jika dilihat dari tiap komponen pendapatan masih ada yang belum mencapai target bahkan sangat rendah, oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus serta upaya dari masing-masing Instansi dalam mengelola potensi pendapatan di masing-masing SKPD sehingga mampu meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah.
Wolde juga menyampaikan bahwa penerbitan DHKP PBB P2 akan segera diterbitkan oleh karena itu dimohon dukungan para Camat, Lurah, dan Kepala Desa dalam melakukan pemutakhiran data PBB P2 pada wilayahnya masing-masing. “Diharapkan dengan dilakukan pemutakhiran, mampu meningkatkan realisasi PBB P2 serta dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan terkait PBB P2 yang selama ini ditemui saat melakukan penagihan”, lanjutnya.
Demikian Siaran Pers Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat.
